Loading...

UIN Suka Dorong Keterbukaan Informasi dalam Proses Pembangunan Kampus 2 Pajangan

Pembangunan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Pajangan, Bantul, terus memasuki tahapan persiapan pembangunan fisik. Seiring dengan proses tersebut, universitas menempatkan monitoring dan penyampaian informasi perkembangan pekerjaan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi serta akuntabilitas pembangunan kepada publik.....
Loading...

PPID UIN Sunan Kalijaga Perkuat Konsolidasi Data dan Inovasi Jelang E-Monev KIP 2026

PPID UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terus memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik melalui penyiapan data yang akurat, bukti dukung yang terdokumentasi, serta pengembangan inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Koordinasi Teknis Pengisian Kertas Kerja E-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Ruang Rapat Satuan Pengawasa....
Loading...

UIN Sunan Kalijaga Ikuti Kick-Off Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026

Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik kembali ditegaskan melalui keikutsertaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Kick-Off dan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (26/8/2026).....
Loading...

KIP Dorong Keterbukaan Informasi Jadi Budaya Kelembagaan, UIN Sunan Kalijaga Perkuat Komitmen Bersama

Keterbukaan informasi publik tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan dokumen administratif. Lebih dari itu, keterbukaan perlu tumbuh menjadi budaya kerja dan bagian dari tata kelola kelembagaan yang melibatkan seluruh unsur badan publik. Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Handoko Agung Saputro, dalam Kick-Off dan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan ....
Loading...

Perkuat Literasi KIP, UIN Sunan Kalijaga Integrasikan Penyuluhan PPID dalam Program KKN

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya masyarakat. Karena itu, penguatan literasi KIP tidak hanya menjadi tanggung jawab badan publik, tetapi juga membutuhkan edukasi dan kolaborasi agar masyarakat memahami hak atas informasi sekaligus mengetahui batasan informasi yang dapat diak....