Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik kembali ditegaskan melalui keikutsertaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Kick-Off dan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (26/8/2026).....

Keterbukaan informasi publik tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan dokumen administratif. Lebih dari itu, keterbukaan perlu tumbuh menjadi budaya kerja dan bagian dari tata kelola kelembagaan yang melibatkan seluruh unsur badan publik. Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Handoko Agung Saputro, dalam Kick-Off dan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan ....

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya masyarakat. Karena itu, penguatan literasi KIP tidak hanya menjadi tanggung jawab badan publik, tetapi juga membutuhkan edukasi dan kolaborasi agar masyarakat memahami hak atas informasi sekaligus mengetahui batasan informasi yang dapat diak....

Zona Integritas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Ia justru tumbuh dari hal-hal sederhana: layanan yang tidak mempersulit mahasiswa, prosedur yang tidak berbelit bagi dosen, sistem kerja yang adil bagi tenaga kependidikan, serta keterbukaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.....

Mewujudkan layanan yang mudah, cepat, dan transparan sekaligus menutup ruang bagi korupsi, gratifikasi, serta berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan menjadi alasan penting UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini bukan semata-mata untuk memperoleh predikat, melainkan untuk men....